Manohara Bukan Sekedar Kasus Pertengkaran Suami Istri Tapi Kegagalan Diplomat Indonesia

Medan pphe-ri.com

Pernyataan salah seorang tim sukses salah satu capres yang mengatakan bahwa kasus Manohara Odilia Pinot hanya sebuah kasus rumah tangga biasa memang sangat disesalkan. Mungkin bagi tim sukses tersebut memenangkan capresnya lebih penting dari pada menyelesaikan kasus Manohara. Tanpa ragu ragu tim sukses capres tersebut mempertanyakan kepada salah satu Media TV apa menariknya kasus Manohara. “ kasus Manohara hanya sekedar pertengkaran didalam rumah tangga” ujar tim sukses tersebut.

Memilih pemimpin memang penting tapi melindungi rakyat Indonesia yang disiksa di Negara lain mungkin jauh lebih penting, karena pada dasarnya Negara harus melindungi setiap warga Negara yang keselamatannya terancam dinegara lain.

Undang-Undang no 23 tahun tentang Penghapusan KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) yang mulai berlaku 22 September 2004 membuktikan bahwa Indonesia sangat peduli tentang KDRT. KDRT yang dilakukan oleh warga negara lain kepada rakyat Indonesia tentunya menjadi lebih penting untuk diselesaikan karena juga terkait marwah bangsa. Selain Indonesia menganggap penting penyelesaian kasus KDRT. Kasus Manohara juga harus diperhatikan oleh Indonesia dalam rangka tugas pokoknya melindungi rakyat Indonesia di luar negeri.

Kegagalan KBRI melindungi rakyatnya juga perlu dipertanyakan. Pengakuan Dai Baktiar duta besar Indonesia untuk Malaysia yang menyatakan bahwa pihaknya sudah bekerja sekaligus menggambarkan lemahnya diplomasi yang dilakukan oleh Dai. Sebab Manohara berhasil meloloskan diri bukan karena kinerja KBRI.

Situasi semakin buruk, tak kala KBRI berencana menuntut Manohara yang juga rakyatnya. Menuntut Manohara identik bahwa Dai tidak mengakui kelemahannya. Dengan menyurati atau berunding dengan pihak Malaysia tanpa keberhasilan adalah kegagalan. Bisa jadi Manohara tidak dapat membuktikan isu suap yang dilontarkannya. Tapi yang jelas kinerja KBRI dalam melindungi dan memantau keselamatan rakyatnya tidak dapat dipertanggung jawab dengan baik. Maka sudah seharusnya Presiden SBY mencopot Dai.

Penderitaan Manohara dan TKI dibandingkan Pilpres tidak dapat disetarakan atau salah satunya dianggap lebih penting dari yang lain. Pemerintah berkewajiban menyelesaikan kedua duanya tanpa pandang bulu. Apalagi terkait keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan marwah bangsa. Kiranya tim sukses capres yang mengatakan pilpres jauh lebih penting dari kasus Manohara dapat menyadari kekhilafannya. Jika tidak, seandainya capres tersebut terpilih sudah pasti tak mau pusing dengan keselamatan rakyatnya diluar negeri.